Pemerintah Presiden Jokowi Tegas Putuskan Kontrak Kerja PT Freeport di Papua

Buntut sinetron Freeport yang mencatut nama Presiden Jokowi, dalam jumpa persnya, Menkopolhukam menegaskan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan memperpanjang kontrak Freeport di Papua.


Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sikap Presiden Jokowi tegas menolak perpanjangan kontrak Freeport.

Hal itu disampaikan konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (19/11).

“Catat dengan tebal ya, pemerintah dan presiden dengan tegas menolak perpanjangan kontrak Freeport,” tegas Luhut. (Baca: Kata Fadli Zon, Sudirman Said Begitu Mengistimewakan Freeport)

Luhut menegaskan, keputusan ini merupakan harga yang tak bisa ditawar dan diubah lagi.

Secara tegas Luhut juga mengaku tak pernah sekalipun terlibat dan bertemu dengan petinggi PT Freeport untuk membahas masalah kontrak. “Tidak pernah,” tegas Luhut.

Seperti diketahui, saat disingung sikap Menteri ESDM Sudirman Said tentang pelaporan itu, Luhut mengatakan bahwa menteri ESDM belum mendapatkan perintah untuk melaporkan ke MKD.

“Presiden mengatakan kepada saya bahwa dia tidak pernah menginstruksikan Sudirman untuk mengajukan laporan itu ke MKD, tapi beliau tahu siapa orang-orang di belakang sudirman yang mengatur plot itu,” tukas Luhut sebagaiman dikutip Harian berbahasa Inggris The Jakarta Post.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengklaim sebelum melakukan pelaporan dugaan pertemuan petinggi Freeport itu, sudah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Selain itu, Sudirman kembali mengklaim baik presiden maupun wakil presiden mendukung langkahnya melapor ke MKD. Karena itu, dia merasa percaya diri dan berani mengadu ke DPR.

Sementara itu terkait Setnov, Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, pertemuan Setya Novanto dengan Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin merupakan pelanggaran etika. Sebab, pimpinan DPR tidak punya kapasitas untuk melakukan pertemuan tersebut.

Refly mempertanyakan kapasitas Setnov dalam pertemuan dengan pengusaha tersebut. Jika dia berkilah pertemuan demi kepentingan negara maupun DPR, itu tidak dapat dibenarkan. Apalagi bila Setnov terbukti meminta jatah saham Freeport.

"Hal itu merupakan pelanggaran etika yang luar biasa, bahkan mengarah pada tindak pidana," tutur Refly dalam Program Primetime News, Metro TV, Kamis (19/11/2015).

Menurut dia, sebagai pimpinan DPR, Setnov hanya bisa bicara terkait keputusan yang sudah disidangparipurnakan. Refly pun meminta menyarankan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memproses terlebih dahulu pelanggaran etika sebelum membicarakan dugaan pelanggaran pidana.

"Pelanggaran etika bisa jauh lebih cepat, lebih berkepastian, sekaligus bisa merehabilitasi lembaga DPR," ucap dia.

Sementara itu, Tokoh masyarakat Beny Susatyo mengatakan, dugaan pelanggaran etika berat ini menyangkut martabat lembaga DPR sebagai lembaga kredibel yang dipercaya publik. Ia menyebut, pertemuan Ketua DPR dengan pengusaha tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.

"DPR fungsinya pembuat UU, budgeting dan pengawas, tidak boleh masuk di ranah yang bukan bidangnya," kata Beny.

Beny menilai, anggota DPR kini sudah kehilangan martabatnya. Ia menyarankan agar Setya untuk mundur sementara hingga proses MKD selesai. "Untuk mengembalikan keadaban parlemen. Kalau seperti ini parlemen kehilangan keadaban," tutur dia.

Setya diadukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Makhamah Kehormatan Dewan pada Senin, 16 November 2015. Setya diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait divestasi saham PT Freeport.

Setya sudah mengakui pertemuan tersebut yang dilakukan di Pasific Place, Jakarta Selatan, 8 Juni 2015. Tapi, Setya berdalih dirinya tak meminta jatah saham dan mencatut nama presiden dalam pertemuan tersebut.