Transkip laporan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga menyebut nama Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan juga belum sepenuhnya diketahui publik. Saling ancam, saling bela antar tokoh bahkan antar lembaga semakin memperlebar jurang kekompakan. Apalagi kini muncul dan beredar sebuah foto di media sosial seperti Facebook, Twiter, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan bersama dengan Ketua DPR Setya Novanto (setnov) di sebuah jet yang cukup mewah.
Seperti foto-foto sebelumnya, Luhut selalu nampak mesra dengan tokoh-tokoh politik dari Koalisi Merah Putih (KMP) ketimbang dengan Tokoh Politik dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Aneh bin ajaib jika kemudian hari Luhut Binsar Panjaitan justru menduduki sebagai Menteri Menkopolhukam di Kabinet Pemerintahan Jokowi yang berdinding KIH.
Foto bersama antara Luhut dan Setnov yang kini namanya ramai diperbincangkan publik, menggambarkan kebersamaan antara keduanya. Padahal secara politik dan kasat mata, kelihatan berseberangan. Luhut masuk pemerintahan, sedangkan Setya Novanto bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang tugasnya mengkritisi pemerintah.
Bagi sebagian orang sosok Luhut yang bisa masuk dan mesra dengan kalangan politik manapun baik itu KMP atau KIH sebab Luhut memiliki sebuah lembaga konsultan politik dan bermarkas di Gedung Bakrie.
Jika kali ini banyak pikiran berprasangka ada permainan yang sedangdimainkan terkait Perpanjangan Kontrak Kerja Freeport, tentu hal itu bukan hal yang mustahil untuk tetap diwaspadai. Bisa jadi di balik itu semua, ada skenario yang sedang Luhut dan Setnov "mainkan". Nampaknya, ada tujuan bersama antara Luhut dan Setnov terutama dalam bidang bisnis maupun pembagian saham PT Freeport.
Sebelumnya, terkait Freeport, diketahui melalui laporan Menteri ESDM Sudirman Said, transkrip pembicaraan antara Setnov, pengusaha minyak Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsuddin, dan disebutnya nama Luhut Binsar Panjaitan.
Aneh memang, akhirnya, Luhut tidak melakukan penuntutan terhadap Setnov. Justru Luhut menyalahkan Menteri Sudirman Said yang dianggap belum melaporkan ke Presiden Jokowi sebelum ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD).
Saat itu, keterangan Luhut langsung dibantah oleh Wakil Presiden JK bahwa Sudirman Said sudah melapor ke Presiden Jokowi sebelum ke MKD.
Lebih aneh lagi, walaupun sudah mendapat dukungan dari JK, Sudirman mengakui melaporkan Setnov ke MKD atas inisiatif sendiri.
Dari kasus ini terlihat peran yang cukup kuat Luhut sehingga bisa menekan Sudirman Said.
Di kalangan parlemen, Wakil Ketua DPR Fadli Zon membela Setnov dan menilai laporan Sudirman Said bentuk intervensi eksekutif ke legislatif.
"Masa pemerintah mengadu ke MKD. Ini kan dua lembaga yang berbeda," kata Fadli Zon.
Yang tak habis pikir, para pemain mengharapkan Presiden Jokowi turun tangan "menengai" Perampokan saham PT Freeport. Padahal menjadi kebiasaan sosok Jokowi cenderung menyelesaikan kasus hukum kepada para penegak hukum. Itu artinya, banyak pihak dalam kasus ini diselesaikan melalui cara-cara politik yang menyelamatkan para maling dari jerat hukum atas perbuatannya yang melanggar hukum lantaran ada indikasi perampokan kekayaan negara demi keuntungan pribadi atau kelompoknya. Akhirnya, marilah kita berdoa agar kasus perampokan saham di PT. Freeport, pencatutan nama Presiden dan Wakilnyaoleh oknum lembaga tinggi negara berakhir di meja hijau..Semoga..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar