Lantaran itu, Jabatan kursi RI 1 yang berhasil didudukinya membuat lawan kelompok lawan politiknya yang memiliki sejuta borok kriminal dan hukum menjadi belingsatan dan berusaha memberikan citra buruk bahkan menjatuhkan Joko Widodo dari jabatan Presiden RI.
Salah satu cara yang kini terumbar di media adalah pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang meminta bagian saham dari PT Freeport untuk memuluskan perpanjangan kontrak kerja antara Freeport dan Pemerintah Indonesia.
Kabar pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk mendapat saham dari PT Freeport terus berlanjut. Kemarin, Menteri ESDM Sudirman Said melalui Staf Khusus, Said Didu menyerahkan bukti rekaman pembicaraan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Rekaman tersebut berisi percakapan antara orang yang diduga Setya Novanto, Dirut PT Freeport Maroef Sjamsuddin, dan M Riza Chalid. Rekaman diduga berisi pencatutan nama Jokowi-JK dan Menko Polhukam Luhut Panjaitan soal permintaan saham PT Freeport Indonesia.
Meski Setya Novanto telah membantah mencatut nama RI 1 dan RI 2, 'gempuran' terhadap Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 lalu itu terus berlanjut dari para politikus di DPR dan publik.
Mereka mendesak Setya mundur dari posisi ketua DPR. Selain itu mereka juga meminta agar kasus itu dibawa ke jalur hukum.
Pembelaan pun datang dari rekan Setnov di pimpinan DPR. Adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang sejak awal isu tersebut berembus langsung pasang badan membela Setnov.
Fadli Zon mati-matian bela Setnov yang dituding palak Freeport
Berikut cara-cara yang dilakukan oleh anggota kelompok Koalisi Merah Putih (KMP) dalam menyelamatkan komplotannya atas kasus pemelakan PT Freeport dengan menggunakan nama Presiden Joko Widodo yang terkenal bersih dan jujur dan tegas itu.
1. Fadli Zon: Pencatutan nama Jokowi pada kontrak karya dengan Freeport adalah pengalihan isu
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding Menteri ESDM Sudirman Said mengalihkan isu dengan menuduh ada pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak PT Freeport. Sebab, kata dia, selama menjadi Menteri ESDM banyak keuntungan yang diberikan Sudirman pada Freeport.
"Justru memberikan rekomendasi yang menguntungkan Freeport yang dilakukan perpanjangan kontrak selama 6 bulan. Jangan-jangan ini hanya pengalihan isu terkait perpanjangan kontrak tersebut," ujar Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Fadli juga meminta anggota DPR yang dituduh Sudirman juga bisa melaporkan balik Menteri ESDM itu. "Menurut saya Anggota DPR bisa melaporkan balik, karena ini sesuatu pencemaran nama baik," kata Fadli.
2. Laporan Sudirman Said ke MKD hanya manuver politik
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyerang balik Menteri ESDM Sudirman Said yang telah menuding ada politisi DPR meminta jatah dari PT Freeport sembari mencatut nama Presiden Jokowi. Menurutnya, justru selama ini Sudirman yang sering melakukan pelanggaran undang-undang dengan membantu PT Freeport.
"Yang dilakukan oleh saudara Sudirman Said ini suatu manuver politik, untuk menutupi sesuatu. Justru dialah yang paling banyak menguntungkan Freeport dengan memberikan izin melakukan ekspor," tuding Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
"Jadi banyak keganjilan, saudara Sudirman Said ini sedang melakukan manuver politik apa. Sedang menutupi apa. Dia bekerja untuk siapa. Apakah dia ini sekarang bekerja untuk presiden atau siapa, atau untuk Freeport," imbuh Fadli.
Keganjilan lain, menurut Fadli, kasus ini sudah terjadi semenjak bulan Juni silam. Akan tetapi Sudirman baru melaporkan hari ini. Pelaporan pun bukan ke polisi namun ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Hilangkan esensi pemalakan dan pencatutan nama Presiden, Fadli Zon minta Laporkan Sudirman Said
3. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Sudirman Said telah memfitnah anggota DPR dan layak dipolisikan.
"Saya kira orang yang melakukan pelaporan ini harus segera dilaporkan ke polisi. Kalau saudara Sudirman Said menggunakan rekaman, maka ini juga suatu tindakan pidana, menyebarluaskan. Merupakan suatu fitnah juga oleh apa yang dilakukan oleh Sudirman Said," kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Saat melaporkan ke Majelis Kehormatan DPR, Sudirman Said disebut-sebut menyerahkan bukti percakapan terkait politisi pencatut nama Jokowi. Fadli menilai, bukti itu harus diklarifikasi ulang. Sebab, di mata politisi Gerindra ini, konteks percakapan bisa saja sekadar obrolan santai yang tak formal.
"Yang juga mengherankan, saya mendengar ini juga direkam pembicaraannya, ada transkipnya. Nah kalau betul ada yang merekam, siapa yang merekam? Ini betul merupakan tindak pidana, kalau ada orang ngobrol-ngobrol kemudian merekam dan melaporkan," tuturnya.
Karena itu Fadli menganggap Sudirman Said telah mencemarkan nama baik institusi DPR. Dia mendorong, siapapun yang dilaporkan oleh Sudirman Said harus melaporkan balik ke pihak kepolisian dengan tuduhan mencemarkan nama baik.
4. Fadli Zon: Sudirman Said jebak Setya Novanto
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding Sudirman Said cari muka agar tak dicopot dari posisinya sebagai Menteri ESDM. Apalagi dari hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga, kinerja Sudirman Said mengecewakan atau terburuk di antara menteri lain.
"Ya mungkin saja nanti dia anggap berhasil bongkar ini jadi tidak direshuffle. Menurut survei terburuk. Kalau menurut saya pribadi sangat jelek sekali," ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11).
Wakil Ketua umum Gerindra ini meyakini Setya Novanto tak bersalah dalam kasus ini. Bahkan, dia menduga koleganya itu telah dijebak dalam permainan yang dibuat Menteri ESDM Sudirman Said.
"Mungkin saja dijebak. Kalau ini menimpa saya, saya pidanakan. Mungkin saja ini jebakan atau malah sebaliknya mereka yang meminta iming-iming," katanya.
Fadli heran dengan pernyataan Sudirman Said yang mengaku memiliki rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Riza Chalid terkait pembahasan perpanjangan kontrak. Lagi-lagi Fadli menuding rekaman tersebut bisa saja hanya rekayasa. "Kasih dong rekamannya. Jangan asal ngomong doang," ucapnya.
Sementara itu, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan terkesan tenang walau telah mengetahui namanya tersangkut dalam proses isu pencatutan nama Presiden dan pemalakan Freeport. Hal itu terbukti saat konsultan politik para politisi yang kini banyak menduduki jabatan sebagai ketua partai politik negeri ini itu tersenyum bahagia tanpa beban kepada awak media saat hendak menggelar konferensi pers di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/11).
Luhut akhirnya buka suara terkait pencatutan nama dirinya, Presiden Joko Widodo, dan Wapres Jusuf Kalla dalam negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport oleh Ketua DPR Setya Novanto. Luhut mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat atas permainan pemalakan Ketua DPRRI Setya Novanto pada PT Freeport sekaligus pencatutan nama Presiden Joko Widodo.
Menko Polhukam Luhut Pandjaitan melambaikan tangan usai menggelar konferensi pers terkait pencatutan nama dirinya, presiden, dan wapres dalam negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport oleh Setya Novanto, di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/11).
Pertanyaannnya, Siapakah yang berani menangkap Menteri Polhukam jika terbukti Luhut Binsar Panjaitan terlibat dalam kasus Freeport?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar