Pelanggaran HAM Prabowo Kongkalikong, Konspirasi dan Politik Uang

Jurnalis Independen: Jika mau jujur dan jeli, pencalonan diri Prabowo Subiyanto maju menjadi Presiden Indonesia selama ini seharusnya dianulir, namun kenyataannya justru mendapt dukungan dari para politisi yang nota bane, politisi busuk, korup, dan menaruh dendam khususnya pada sosok JOKO Widodo yang namanya dikenal jujur, polos, anti korupsi, merakyat dan sukses dalam pemerintahan baik semenjak menjadi Walikota hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta. Adakah kongkalikong dan permainan uang dibalik semua itu?
 

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak mengangkat isu hukum dan hak asasi manusia (HAM) dalam debat capres karena lembaga penyelenggara pemilu itu ingin bermain aman.

Dalam diskusi media bertajuk Quo Vadis Hukum dan HAM di Indonesia; Dilema Penegakan Hukum dan Politik di Jokowi-JK Center, Menteng, Jakarta, Haris mengungkapkan, kebijakan KPU itu dikecam para pegiat HAM, dan Kontras akan mengklarifikasi langsung ke KPU.

"Kedua calon ini kan sudah ada visi-misi. Artinya, dari situ bisa dilihat poin-poin mana saja yang penting," ujar Haris, Kamis (5/6/2014). Kebijakan KPU ini, lanjut dia, menunjukkan lembaga negara itu tidak bekerja dengan baik. Begitu juga Komnas HAM. 

"Ide di balik lahirnya KPK, dan kuatnya Komnas HAM atau lembaga lain adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang luar biasa. Kalau dua lembaga itu masih ada, harusnya KPU cerdas menangkap, ternyata masih ada permasalahan yang terjadi," ucapnya.

Kontras memiliki beberapa catatan soal kapasitas personal, dan orang-orang di sekeliling capres. Dari segi rekam jejak masa lalu, Kontras menilai capres Joko Widodo menang telak dan jauh lebih unggul dibanding lawannya, capres Prabowo Subianto.

"Jokowi sudah menang 10-1. Dia generasi baru non-Orba (Orde Baru). Soal kapasitas, memang tidak ada yang ideal. Jokowi berpengalaman di Solo dan Jakarta. Prabowo, masa lalunya masih gelap. Ini yang membuat Jokowi sangat unggul," ucap Haris.

Dari segi pengalaman, "Prabowo hanya di kemiliteran dan usaha. Di militer dia punya catatan buruk, di usaha dia punya beban utang dan upah buruhnya."

Soal kapasitas, lanjut Haris, bisa jadi kabinet yang akan dibentuk oleh masing-masing kubu jika menang, akan dilihat dari orang-orang di sekelilingnya hari ini. Keduanya, masing-masing timses, punya catatan soal HAM.

"Kalau mau bilang Jokowi secara personal memang lebih baik, tapi secara kapasitas orang-orang sekitarnya tidak lepas dari sejumlah purnawirawan yang sedang bertarung dan punya catatan buruk di masa lalu."

Haris pun menegaskan, walau menganggap Jokowi menang telak terkait kasus HAM, namun lembaganya bersikap netral dalam pemilu tahun ini. Kontras menjamin tetap akan mengkritisi siapapun presiden yang terpilih nanti.