Hak Angket

Hak Angket
Perjuangan Pro Rakyat atau Pribadi
Fraksi di DPR –RI berebut menjadi ketua Pansus Hak Angket. Perebutan antar fraksi di Senayan Jakarta, untuk menduduki posisi ketua layak mendapat perhatian. Perebutan ini mengindikasikan ketidakseriusan wakil rakyat dalam memperjuangkan hak rakyat. Hal ini tercermin dari statemen Arbi Sanit.
Selain itu, sikap mendukung sebagian anggota dewan untuk melakukan hak angket cenderung menipu rakyat. Dukungan mempersoalkan kebijakan pemerintah terkait kebijakan migas, lebih didasari oleh mendekatnya pemilu 2009. Selain itu, mesin-mesin politik di Senayan ingin menghindari amukan mahasiswa.
Wakil rakyat yang duduk disenayan ini mengkhawatirkan bersatunya masyarakat dengan mahasiswa bila mereka tidak menindaklanjuti hysteria massa. Kepanikan masyarakat tentang tingginya harga BBM dikhawatirkan memicu didudukinya gedung dewan di senayan. Karenanya, mau tidak mau dewan akan tetap merespon kepanikan rakyat dengan menggelar hak angket. Disisi lain, pemerintah merasa dikhianati oleh anggota dewan yang telah menyetujui kenaikan harga BBM, lantaran melonjaknya harga BBM di luar negeri.
Bergulirnya hak angket terkait kebijakan migas pemerintah SBY, menjadi harapan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat, khususnya mahasiswa akan tetap terus berjuang agar pemerintah menurunkan kembali harga BBM yang kini membuat rakyat negeri ini hidup semakin terpuruk.
Bila politikus yang ada Senayan ini mau jujur, hak angket akan menjadi kunci untuk mengurai benang kusut persoalan BBM negeri ini. Selama ini kebijakan pemerintah yang berkaitan erat dengan BUMN bernama Pertamina ini penuh tanda Tanya. Misteri kebijakan migas pemerintah serta tertutupnya managemen Pertamina laksana lingkungan istana siluman.
Tersimpul dari uraian Arbi Sanit, carut marutnya komposisi pansus hak angket, setali tiga uang dengan problema perminyakan negeri ini. Ia menyayangkan bila nanti pansus akan membahas masalah-masalah yang tidak relevan dengan tugas pokok dari pansus sendiri. Pansus pada akhirnya akan membahas persoalan-persoalan tehnis dan non tehnis yang tidak ada hubungannya dengan benang kusut perminyakan kita. Lebih lagi bila dihubungkan dengan makin dekatnya pemilu 2009. waktu dan dana akan banyak terbuang hanya untuk membahas yang tidak substansial dari persoalan yang sebenarnya.
Seharusnya pansus bekerja lebih keras lagi untuk membongkar dan menyelidiki soal migas ini dari hulu sampai hilir, demikian kata Azwar Anas anggota dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Fraksinya beserta fraksi dari PDI-P yang paling getol mengusulkan hak angket menginginkan persoalan migas ini diperjuangkan oleh anggota pansus lintas partai tersebut untuk menemukan solusi yang tepat. Agar kelak kemudian hari tidak akan terjadi pengambilan keputusan pemerintah yang menyengsarakan masyarakat terkait migas ataupun energi secara umum.
Penyelidikan oleh ahli layak dilakukan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menuntaskan permasalah tersebut. Target-target penyelidikan harus diketahui oleh publik. Walau pada proses penyelidikannya secara tertutup, namun tetap dibawah sumpah.
Diusulkan pula, secepatnya anggota pansus untuk mengumpulkan para ahli yang akan terlibat dalam penyelidikan kasus migas ini. Juga akan dibocarakan hal-hal yang terkait dengan dana yang ditimbulkan akibat dari turut sertanya para ahli yang dibutuhkan. Dananya, dimasukkan menjadi satu dan diusulkan kepada ketua pansus.
"Pansus harus cepat menyeleksi team-team ahli yang dibutuhkan untuk mendukung data. Mulai dari ahli perminyakan, ekonomi dan ahli hukum", jelas Azwar.
Abdullah azwar Anas menambahkan, agar pengamat, politisi dan pres turut memantau kinerja pansus. Dengan demikian kinerja pansus tetap lurus seperti yang diharapkan semua pihak.***