Kamis, 24 April 2014

Jokowi Presiden dan Koalisi Ilahi Nusantara Sejati



Jurnalis Independen: Walau kini telah islah antara pendukung yang pro atas keputusan Suryadharma Ali yang pernah menyatakan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Islah itu dilakukan pada saat Rapat Pleno di kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta Pusat bersama Ketua Majelis Syariah KH Maimun Zubair.

Penentangan atas keputusan Ketua Umum PPP secara sepihak, selain ditengarai adanya deal-deal rahasia, juga menyingkap "nyoni" Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarno Putri.

Sebagai calon Presiden Indonesia yang ke 7, sudah dipastikan Jokowi memiliki "karomah" yang tersembunyi. Jika dirinya hendak dizalimi, maka nyoni yang dimilikinya akan bekerja dengan sendirinya. Buktinya, keputusan tokoh yang tergolong sepuh seperti Suryadharma Ali (SDA) langsung mendapatkan tantangan dan penolakan dari dalam partainya sendiri. Sebab yang hendak didukung oleh Ketua Umum PPP itu (Prabowo Subianto) sebenarnya merupakan musuh paling "gigih" Jokowi.

Prabowo Subianto sendiri merupakan hal yang muskil menduduki jabatan presiden melalui pemilu. Sebab sosok Prabowo sosok pembantai aktivis reformasi pada periode tahun 1997-1998, tidak akan dopilih oleh masyarakat jika tidak melalui cara-cara hitam pemenangannya.

Sementara sosok Jokowi yang secara "tersirat telah mendapatkan dukungan rakyat" dari Sabang sampai Merauke dan mendapat "pangestu" dari Gusti Allah untuk memimpin Indonesia ke depan langsung membuyarkan aura yang sedang digalang oleh SDA. Sebab perlu diketahui bahwa kinilah saat yang tepat bagi Partai-partai Islam seperti PPP untuk bergabung dengan induk semangnya yaitu Partai PDIP.

PDIP yang merupakan satu-satunya Partai Nasionalis Sejati seharusnya juga menyadari bahwa kinilah saat yang tepat untuk merangkul semua partai Islam yang ada di negeri ini. Sebab pada pertarungan merebut tampuk pemerintahan tahun 2014 ini, kondisinya sama dengan saat negeri ini membebaskan diri dari penjajah kolonial Belanda yang sekuler.

Selama ini, sejak bergesernya dan berpindah tangan kekuasaan Presiden Pertama Soekarno ke tangan Soeharto dengan Kudeta Lembutnya, negeri ini praktis dikuasai oleh kekuatan sekuler yang merupakan kepanjangan tangan dari imperialis kapitalis. Karenany, perlu disadari oleh semua pihak, baik kalangan nasionalis yang diwakili oleh PDIP, sebab hanya partai inilah yang memiliki garis politik nasionalis yang jelas, juga partai agama seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maupun PPP untuk memperbaiki taraf kehidupan berbangsa dan bernegara dalam semua lini yang kini semakin dikendalikan oleh kelompok sekuler dan bangsa asing.

Tidak penting siapa yang "dijodohkan" dengan Jokowi. Yang jelas, Jokowi tetap menjadi kandidat presiden, sedangkan wakil Partai Islam mendapatkan jatah sebagai Wakil Presiden.

Hal ini harus dilakukan sekarang atau saat ini. Jika tidak, maka jangan harap akan ada kerjasama antara Partai Nasionalis dengan Partai Islam di masa akan datang. Sebab, partai sekuler tidak akan memberikan peluang kemenangan bagi Partai Nasionalis apalagi bila tergabung dengan Partai Islam. Sebab faham kedua partai ini merupakan musuh bagi golongan sekular yaitu Partai Golkar, yang beranak pinak beberapa partai seperti Hanura, Gerindra, Demokrat dan Nasional Demokrat yang selalu menjadi antek bangsa asing, dimana bangsa dan faham asing itu pernah terusir dari bumi pertiwi pada saat Deklarasi Kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta di tahun 1945.

Jelas tergambar bagaimana sepakterjang Golkar dalam kepemimpinan pemerintahan Soeharto. Saat itu, segala sesuatu yang berbau islam dan nasional (yang berbau Soekarno, termasuk anak dan partai anak Soekarno) di berangus dari republik ini. Hal itu menunjukkan bahwa mereka mewakili kekuatan sekuler yang pernah terusir oleh anak negeri dari nusantara ini.

Gambaran lain, juga nampak nyata bagaimana hingga saat ini implementasi Pembukaan UUD 1945, UUD 1945 dan Pancasila digerus hingga hampir tak tersisa. Amendemen menjadi barang dagangan antara pemerintahan sekuler dengan pengusaha lokal maupun internasional. Buktinya, lahan dan jenis tambang apa yang tidak dikuasakan kepada pihak asing oleh pemerintah sejak jaman Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)? Perampokan kelas gajah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sejak era Soeharto hingga SBY selalu sepi dari keadilan yang diharapkan rakyat Indonesia. Itu juga salah satu bukti bahwa selama ini sekuler berkuasa sejak tumbangnya Era Kepemimpinan Penyambung Lidah Rakyat Soekarno.

Karenanya, bagi Politisi Nasionalis yang ada di PDIP dan Tokoh-tokoh Partai Agama hendaklah sadar diri dan menyingkap sejarah lama sekaligus mengulir sejarah masa depan rakyat dan bangsa ini dengan melakukan "Koalisi Ilahi Nusantara Sejati" menciptakan Pemerintahan Indonesia Mandiri dengan menempatkan Jokowi sebagai Presiden RI 2014-2019 dan 2019-2024 yang memberangus korupsi, narkoba, perbudakan manusia dan seterusnya hingga tercapailah Bangsa Indonesia yang mandiri.@wassalam

Tidak ada komentar: