Senin, 25 Agustus 2014

Pemerintah Transisi Jokowi - JK Ditekan Kartel BBM dan Birokrat Korup

Jurnalis independen:  Pelantikan secara resmi belum dilakukan, Presiden terpilih Joko Widodo- Jusuf Kallatelah mengalami tekanan dari kartel Bahan Bakar Minyak (BBM) Internasional dan birokrat korup terkait arah kebijakan pemerintahannya mendatang.


Dalam pidatonya, Jokowi panggilan merakyat presiden terpilih pada pemilu 9 Juli 2014 lalu, cukup tegas mengatakan akan menindak bahkanmemecat para birokrat yang menelantarkan kesejahteraan  rakyat. 

Jokowi bahkan mengatakan jika dirinya tak segan memberikan sangsi hukuman sekaligus pemecatan kepada kabinetnya yang  jelas-jelas melakukan tindak pidana korupsi yang selama ini tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintahan pendahulunya yaitu PresidenSusilo Bambang Yudhoyono.

Dalam masa transisi dari Pemerintahan SBY kepada Pemerintahan Jokowi – JK, telah diguncang dengan hengkangnya direktur Pertamina Karen Agustin. Alasan Karen meninggalkan jabatannya yanghanya tersisa 2 bulan lantaran mendapatkan tawaran mengajar di Harvard University, disinyalir merupakan alibi semata.
Hengkangnya Karen dibarengi muncul kelangkaan BBM, yang  tentu saja akan melumpuhkan sendi perekonomian bangsa yang akhirnya melumpuhkanjalannya pemerintahan yang baru dijabat oleh Jokowi – JK.

Hal itu terkait dengan karakter Jokowi selama menjabat sebagai Walikota dan Gubernur yang dikenal tanpa kompromi pada para birokrat korup maupun pengusaha hitam. Hal itu sering ia buktikan, salah satunya denganmenentang Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo terkait pengalihan fungsi lahan hijau menjadi pusat perbelanjaan dan hotel.

Permainan pengusaha hitam (baca: kartel BBM) birokrat korup dan lawan politik yang tidak menghendaki kemenangan Jokowi – JK pada pilpres 2014, disinyalir menjadi pelaku konspirasi dalam kelangkaan BBM. Tujuannya adalah untuk menghambat, menghentikan roda pemerintahan Jokowi – JK mendatang.    

  

Tidak ada komentar: