Jurnalis independen: Pelantikan secara resmi belum dilakukan,
Presiden terpilih Joko Widodo- Jusuf Kallatelah mengalami tekanan dari kartel
Bahan Bakar Minyak (BBM) Internasional dan birokrat korup terkait arah
kebijakan pemerintahannya mendatang.
Dalam pidatonya, Jokowi panggilan merakyat
presiden terpilih pada pemilu 9 Juli 2014 lalu, cukup tegas mengatakan akan menindak
bahkanmemecat para birokrat yang menelantarkan kesejahteraan rakyat.
Jokowi bahkan mengatakan jika dirinya
tak segan memberikan sangsi hukuman sekaligus pemecatan kepada kabinetnya yang jelas-jelas melakukan tindak pidana korupsi
yang selama ini tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintahan pendahulunya yaitu
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono.
Dalam masa transisi dari Pemerintahan SBY
kepada Pemerintahan Jokowi – JK, telah diguncang dengan hengkangnya direktur
Pertamina Karen Agustin. Alasan Karen meninggalkan jabatannya yanghanya tersisa
2 bulan lantaran mendapatkan tawaran mengajar di Harvard University, disinyalir
merupakan alibi semata.
Hengkangnya Karen dibarengi muncul kelangkaan
BBM, yang tentu saja akan melumpuhkan
sendi perekonomian bangsa yang akhirnya melumpuhkanjalannya pemerintahan yang
baru dijabat oleh Jokowi – JK.
Hal itu terkait dengan karakter Jokowi selama
menjabat sebagai Walikota dan Gubernur yang dikenal tanpa kompromi pada para
birokrat korup maupun pengusaha hitam. Hal itu sering ia buktikan, salah
satunya denganmenentang Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo terkait pengalihan
fungsi lahan hijau menjadi pusat perbelanjaan dan hotel.
Permainan pengusaha hitam (baca: kartel BBM)
birokrat korup dan lawan politik yang tidak menghendaki kemenangan Jokowi – JK
pada pilpres 2014, disinyalir menjadi pelaku konspirasi dalam kelangkaan BBM.
Tujuannya adalah untuk menghambat, menghentikan roda pemerintahan Jokowi – JK
mendatang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar