"Konflik yang terjadi atara pekerja dan pengusaha di Freeport adalah perebutan negara dan perusahaan untuk menguasai SDA, sebagaimana terjadi di beberapa negara dengan potensi SDA yang besar. Konflik ini jelas bukanlah konflik separatis," ujar Suripto di Gedung DPR RI.
Suripto menjelaskan, konflik itu lebih disebabkan adanya tuntutan masyarakat akan pencemaran lingkungan akibat proses pertambangan. Demikian juga adanya tuntutan pekerja terkait perolehan upah yang tidak memadai.
"TNI dan Polri mesti mengubah paradigma mereka dalam menangani konflik yang terjadi di Freeport, paradigmanya perebutan SDA, bukan yang digembar-gemborkan karena adanya gerakan yang mengaharapkan Papua pecah dari NKRI," kata Suripto.
Dengan begitu beliau meminta aparat TNI dan Polri untuk lebih melindungi warga Papua. "Mestinya TNI dan Polri berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada Asing," pintanya tegas. (dik/fue/mnt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar