JURNALIS INDEPENDEN-JAKARTA: Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat milik Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) yang digugat oleh PTPN VIII mendapat perhatian dari sejumlah kalangan.
Tampilkan postingan dengan label KPK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KPK. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 26 Desember 2020
Senin, 21 Desember 2020
ANAK PRESIDEN GIBRAN CALON WALIKOTA SOLO TERSERET KORUPSI BANSOS
JURNALIS INDEPENDEN-Jakarta: Dikutip dari WE Online, Calon Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo terseret isu korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Namun, hal itu dibantah oleh Gibran, ia mengaku tak terlibat korupsi tersebut dan belum pernah bertemu dengan eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.
Kamis, 18 Januari 2018
Luhut Panjaitan berkata telah menyetop pembersihan alur laut di pelabuhan karena jadi modus pencurian kapal perang
Dulu
sebenarnya, kan, boleh ngambil, jadi banyak yang ditemukan di dalam alur.
Sekarang sudah tidak boleh lagi. Itu saja bedanya.
tirto.id: Sejak kabar hilangnya tiga bangkai kapal perang Belanda dan satu kapal perang Inggris
di Laut Jawa mencuat pada November 2016, isu penjarahan menjadi perhatian
pemerintah Indonesia. Apalagi Indonesia mendapat kritik karena dituding
melakukan pembiaran atas pencurian dan pengutilan kapal bersejarah.
Sedikitnya ada 48 kapal bersejarah dicuri, sebagian dari kapal ini karam pada Perang Dunia II
Upaya
perlindungan kapal-kapal bersejarah di perairan Asia Tenggara kalah cepat dari
gerak para penjarah.
tirto.id: Dalam ingatan Nia Laelul Hasanah Ridwan menyelam di lokasi bangkai kapal perang
sudah menjadi kegiatan rutin. Nia sudah menekuni dunia bawah laut sejak 2005.
Ia hobi menyelam di lokasi kuburan kapal bersejarah. Hobi ini didukung
pekerjaannya sebagai periset arkeologi maritim Pusat Penelitian dan
Pengembangan untuk Sumber Daya Laut dan Pesisir di Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP).
Saat penjarahan kapal-kapal perang di Laut Jawa
Saat
penjarahan kapal-kapal perang di Laut Jawa diketahui oleh aparat negara. Lantas
apa yang mereka lakukan?
tirto.id: Ada dua alasan PT Jatim Perkasa hengkang dari Pelabuhan Brondong pada Agustus
2017. Pertama, bangkai kapal yang diincar di Laut Jawa sudah habis. “Mereka
lalu pergi,” kata Haji Abdul Ghoni, pengusaha lokal yang bekerja membantu
perusahaan tersebut di area pengepulan besi.
Serpihan-serpihan baja dan pelat, serta puluhan mortir, terangkut di area operasional PT Jatim Perkasa
tirto.id: “Kalau dibuat persentase selama saya bekerja di sana, hampir 60 persen yang
saya potong itu dari kapal perang, 40 persen sisanya dari kapal lain seperti
kapal tongkang, kapal motor, atau kapal barang.”
Rabu, 17 Januari 2018
Tongkang Pioner 88 milik PT Jatim Perkasa diduga menjarah kapal-kapal bersejarah di Laut Jawa
Nyaris
mustahil tenaga manusia bisa menjarah kapal karam seberat ribuan ton dalam
sekejap.
Tirto.id: Tahun lalu, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Belanda mengadakan
peringatan 75 tahun pertempuran Laut Jawa. Yayasan Karel Doorman dari Belanda
meminta izin kepada otoritas Indonesia untuk menengok bangkai kapal perang
mereka yang karam di perairan Indonesia setahun sebelum peringatan digelar.
Namun, karena izin survei tak kunjung diberikan, Yayasan tetap nekat
melakukannya lewat bantuan pihak swasta, November 2016.
Selasa, 12 Januari 2016
Angkat Johan Budi Jubir Presiden, Jokowi "Kuras Data Kasus Koruptor Kelas Jendral dan Presiden"
Jurnalis Independen: Naiknya mantan dedengkot Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi masuyk dalam lingkaran Pemerintahan Presiden Joko Widodo, diprediksi akan menguak "Kasus-kasus Korupsi Hiper Kakap".
Minggu, 28 Juni 2015
Dibalik Revisi UU KPK, Motif Politis, Jebakan dan Cuci Tangan Kasus Korupsi Anggota Dewan
Jurnalis Independen: Motif politis, jebakan, pemandulan hindari penangkapan tangan dan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat DPR bersikukuh melakukan merevisi UU KPK. Pekok dan Anehnya justru dengan dalih memperkuat lembaga anti rasuah tersebut.
Label:
Hukum,
konspirasi,
korupsi,
KPK,
politik
Selasa, 23 Juni 2015
Bubarkan KPK? DPR Kompak Sahkan Revisi UU KPK Masuk Prolegnas
Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya resmi memasukkan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Program Legislasi Nasional 2015. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR, Selasa sore, 23 Juni 2015.
Kamis, 04 Juni 2015
Ibas Anak Mantan Presiden SBY Ternyata Ikut Bermain di Proyek SKK Migas
Jurnalis Independen: Nama Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas muncul dalam persidangan atas mantan ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/6). Putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu disebut pernah berusaha memengaruhi hasil tender proyek di SKK Migas ketika masih dipimpin Rudi Rubiandini.
Rabu, 27 Mei 2015
Sekilas Profil 9 Bidadari Pansel KPK Era Presiden Jokowi
Jurnalis Independen: Berikut adalah sekilas profil "9 Bidadari Pansel KPK Era Presiden Jokowi" yang sedang mengemban amanat dari Presiden ke 7 Republik Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo untuk menciptakan Lembaga Anti Korupsi yang "kadung" meraja di negeri ini lantaran ketidak seriusan Presiden di masa-masa yang lalu dalam menindak tegas Sang Durjana Korupsi di Wilayah NKRI.
9 Bidadari Resmi Buka Lowongan Calon Ketua/Anggota KPK Baru
Jurnalis Independen: Pansel 9 Bidadari Resmi Buka Lowongan Calon Ketua/Anggota KPK Baru.
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK secara resmi mengumumkan pendaftaran bagi masyarakat yang berniat menjadi komisioner lembaga antirasuah tersebut. Juru Bicara Pansel KPK Betti Alisjahbana mengatakan, pendaftaran akan dibuka mulai 5 Juni hingga 24 Juni 2015.
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK secara resmi mengumumkan pendaftaran bagi masyarakat yang berniat menjadi komisioner lembaga antirasuah tersebut. Juru Bicara Pansel KPK Betti Alisjahbana mengatakan, pendaftaran akan dibuka mulai 5 Juni hingga 24 Juni 2015.
9 Bidadari Bidani KPK Baru Era Jokowi
Jurnalis Independen: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan benteng perlawanan negara terkait tindak pidana korupsi yang meraja di Republik Indonesia. KPK ini mulai dibentuk di tahun 2003 silam. Tepatnya berdasarkan UU Undang-Undang No. 30 th 2002 menyangkut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Label:
Hukum,
korupsi,
KPK,
Pemerintahan,
tokoh
Sabtu, 21 Februari 2015
Para Sengkuni Pemerintah Jokowi
Jurnalis Independen: Setelah kisruh antara Polri dan KPK, terkait pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Budi Gunawan yang "dijegal" oleh keambiusan Ketua KPK Abraham Samad, memunculkan banyak "sengkuni" bagi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Diantara mereka,inilah beberapa "sengkuni" itu.
Label:
Hukum,
KPK,
Pemerintahan,
politik,
POLRI
Kamis, 19 Februari 2015
Plt Pimpinan KPK 2015 Resmi Dilantik
Pelantikan Johan, Taufiequrachman dan Indriyanto sebagai Plt KPK
SICOM Pagi hari ini Jumat 20 Februari 2015 tepat pukul 08.00 WIB, Presiden Joko Widodo resmi melantik dan mengambil sumpah 3 Pejabat pelaksana (Plt) pimpinan KPK yakni Johan Budi Sapto Prabowo, Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Aji.
SICOM Pagi hari ini Jumat 20 Februari 2015 tepat pukul 08.00 WIB, Presiden Joko Widodo resmi melantik dan mengambil sumpah 3 Pejabat pelaksana (Plt) pimpinan KPK yakni Johan Budi Sapto Prabowo, Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Aji.
Indrianto Seno Aji PLT KPK yang Bermasalah
Kenapa Mantan KORUPTOR bisa Diangkat jadi Ketua KPK???
Posting dari Emmy Hafild mantan aktivis Walhi, pernah jadi Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi dan sekarang menjabat sebagai Ketua Yayasan Komodo:
Posting dari Emmy Hafild mantan aktivis Walhi, pernah jadi Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi dan sekarang menjabat sebagai Ketua Yayasan Komodo:
Selasa, 17 Februari 2015
KAMMI: Ketua KPK Abraham Samad Mundur Aja
Jurnalis independen: Putusan hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan Komjen Budi Gunawan (BG) di sidang praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) pada Senin (17/2/2015) dipandang oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai alarm peringatan agar Abraham Samad (AS) segera mundur dari jabatannya sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sikap Arogan Abraham Samad Sumber Bencana
Cara Kerja KPK Diungkap Mantan Penyidiknya, Mengejutkan!
Jurnalis Independen: Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara mengejutkan membeberkan cara KPK menjadikan seorang koruptor menjadi tersangka.
Jurnalis Independen: Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara mengejutkan membeberkan cara KPK menjadikan seorang koruptor menjadi tersangka.
Rabu, 11 Februari 2015
Buntut Kisruh KPK-POLRI? Anggota KPK Diancam Bunuh
Jurnalis Independen: Anggota KPK mendapat ancaman dan teror. Mereka selalu membuntuti bahkan menerima ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal.
Langganan:
Postingan (Atom)
















