Jurnalis Independen: Mobil Esemka yang saat ini tengah naik daun dan direncanakan diproduksi massal tahun 2013 nanti. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh meminta agar proyek mobil nasional tersebut tidak diintervensi politik secara negatif.
"Saya meminta tidak ada pihak-pihak yang melakukan intervensi politik negatif terhadap mobil Esemka. Saatnya tumbuh kesadaran baru yang kuat untuk bersama-sama mendorong agar inovasi anak-anak bangsa ini terus berkembang," ujar Nuh dalam jumpa pers di Gedung Kemendikbud di Jakarta, Senin (9/1) kemarin.
Ia mencontohkan kasus pesawat N-250 produksi IPTN yang diluncurkan saat 50 tahun Indonesia merdeka pada tahun 1995 silam. Gara-gara intervensi politik, menurut dia, teknologi yang membanggakan tersebut justru terkubur perlahan-lahan.
Nuh juga mengatakan, pemerintah cukup berhati-hati dalam menyiapkan Mobil Esemka ini. "Kami tidak ingin membuat sebuah model yang bagus, namun saat dijual justru tidak bagus. Kami berharap hasil kreasi anak negeri seperti itu benar-benar menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Nuh optimistis nantinya Mobil Esemka ini bisa laku di pasaran. "Terdapat kerinduan bangsa ini terhadap prestasi anak-anak bangsa, terutama prestasi di bidang teknologi," pungkas Nuh.
Mendikbud, M. Nuh juga menyatakan Mobil Esemka diperkirakan terjun ke pasar tahun depan. Saat ini Mobil Esemka yang tengah naik daun akan diproduksi massal tahun 2013 begitu jelas Mendiknas. Tahun ini pemerintah akan fokus pada penyelesaikan persoalan-persoalan teknis, seperti uji kelayakan.
"Tahun ini kami akan menyelesaikan segala persoalan teknis, baik menyangkut SNI (Standar Nasional Indonesia) termasuk persoalan uji emisi. Begitu aspek teknis selesai dan mobil tersebut dinyatakan layak, maka akan langsung diterjunkan ke pasar. Insyaallah 2013 nanti," kata Mendikbud, Mohammad Nuh, dalam konferensi pers di Gedung Kemendikbud, Senin (9/1) kemarin.
Mengenai proses menuju produksi massal, Kemendikbud akan dibantu dengan tiga kementerian lain yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Lingkungan Hidup. "Kami juga akan mengajak Kemenristek dan BPPT untuk melengkapi pandangan," kata Nuh.
Nuh menyatakan proses fabrikasi kemungkinan tidak dilakukan oleh SMK mengingat hal tersebut berlawanan dengan tradisi pendidikan selama ini. Pemerintah, kata Nuh, akan berpartner dengan BUMN atau swasta.
Sehari sebelumnya, Kementerian Perhubungan memberikan lampu hijau terkait mobil Kiat Esemka. Yaitu dengan menuntaskan uji kelaikan kendaraan bermotor (kir) secara intensif, bukan tak mungkin sertifikasi laik jalan Kiat Esemka dapat keluar tahun ini.
"Jika memang uji kirnya sudah oke, beberapa hari saja sertifikasinya selesai," kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso, Ahad (8/1).
Apalagi, jika Kementerian Perindustrian melalui Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian sudah menyanggupi untuk memproduksinya.
Mobil Esemka, menurut Suroyo, perlu memenuhi standar presisi, reflektor, prestone radiator, hingga emisi material yang baku dan standar pakai.
Berikutnya perlu juga memperhatikan data teknis, seperti dimensi kendaraan, teknis pengereman, dan putaran.
Kepala Humas Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan menceritakan pada 2010, PT Solo Manufacture Kreasi sudah mengajukan uji tipe kendaraan tersebut kepada pemerintah. Hasil teknisnya secara umum tak bermasalah. Hanya perlu sedikit perbaikan, seperti lampu depan antara kiri dan kanannya.
"Emisi gas buangnya juga masih di atas ambang batas yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup," kata Bambang dihubungi terpisah, Ahad (8/1).
Ambang batas emisi gas buang pada kendaraan bermotor menurut aturan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk bensin, kandungan timbalnya maksimal 0,013 gram per liter dan kandungan sulfur minimal 500 parts per million (ppm).
Jika kendaraan tersebut menggunakan bahan bakar diesel, kandungan sulfurnya minimal 500 ppm. Uji emisi gas buang tersebut, kata Bambang, dapat dilakukan kembali di Balai Termodinamika Motor dan Propulsi milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Kementerian Perhubungan mendukung penuh niat pemerintah memproduksi mobil ini secara massal.
Dalam waktu dekat, Kementerian Perhubungan akan kembali datang ke Solo untuk memberikan penjelasan lanjutan. "Yang penting, jangan under estimate dulu. Yang namanya kendala produk, itu bisa diperbaiki," ujarnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan mobil Esemka menjadi mobil dinas pemerintah, baik Bambang maupun Suroyo mengatakan Kementerian Perhubungan hanya kementerian teknis, domainnya tak masuk politis. Namun, jika mobil Esemka sudah memperoleh sertifikat laik jalan, rencana tersebut bukan tak mungkin bisa terwujud.(rep/mnt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar